Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Sungai Penuh

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sungai Penuh

Jl. Depati Parbo No.4444, Karya Bakti, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111

Telp. (0748) 22728. Faks: Fax. (0748) 323464, Email: info@pa-sungaipenuh.go.id

Prodesur Pendaftaran Perkara

Prosedur Berperkara

Prosedur berperkara pada Pengadilan Agama Sungai Penuh, adalah sebagai berikut:

Tempat Pendaftaran :
Kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh
Jl. Depati Parbo, Kota Sungai Penuh, Jambi
Kode Pos 37151. Telp. 074822728. Fax. 0748323464

Waktu:
Hari : Senin s.d. Jumat
Jam : 08.00 s.d 14.00 wib
Istirahat : 12.00 – 13.00 wib

Cara pendaftaran :

1. Prosedur Cerai Talak
Perkara cerai talak adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak suami.

Persyaratan:
1). Surat permohonan cerai, dibuat rangkap 8 / sesuai jumlah pihak
berperkara.
2). Asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
3). Satu lembar foto kopy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang
dimateraikan Rp 6.000,- cap Pos.
4). Foto kopy KTP 1 lembar folio yang dimateraikan Rp 6.000,- Cap Pos
5). Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
6). Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan (sesuai dengan
radius yang ada, dapat dilihat pada menu wilayah yurisdiksi PA Sungai
Penuh).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:
1. a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada
pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg
jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada
pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara
membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg
jo.Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah
posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan
ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus
atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan
agama/mahkamah syar’iah:
a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon
(Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah
disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan
harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
(Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri,
maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/
mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri,
maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama
/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi
tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4)
UU No. 7 Tahun 1989).
3. Permohonan tersebut memuat :
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman
Pemohon dan Termohon;
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri
dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan
(Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.
Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat
berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara :
1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak
ke pengadilan agama/mahkamah syar’iyah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan
agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus
datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada
kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi
(Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008);
c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban,
jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian)
Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi
(gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat
mengajukan banding melalui pengadilan agama
/mahkamah syar’iyah tersebut;
b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding
melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut;
c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan
permohonan baru.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
a. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menentukan hari
sidang penyaksian ikrar talak;
b. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memanggil
Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan
sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak
melaksanakan ikrar talak didepan sidang,
maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut
dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan
alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan
Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak
(Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

2. Prosedur Cerai Gugat
Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri.

Persyaratan:
1). Surat gugatan cerai, dibuat rangkap 8 / sesuai jumlah pihak berperkara
2). Asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
3). Satu lembar foto kopy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang
dimeteraikan Rp 6.000,- Cap Pos.
4). Foto kopy KTP 1 lembar folio yang dimateraikan Rp 6.000,- Cap Pos.
5). Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
6). Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan (sesuai dengan radius yang ada, dapat dilihat pada menu wilayah yurisdiksi PA Sungai Penuh).


Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya:
1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada
pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg
jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada
pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara
membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg
jo.Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah
posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan
ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus
atas persetujuan Tergugat.

2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan
agama/mahkamah syariah:
a. Bila Penggugat meningggalkan tempat kediaman yang telah
disepakati bersama tanpa ijin Tergugat, maka gugatan diajukan
kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
(Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Ps 32 (2) UU No.1 Tahun 1974)
b. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan
diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
(Ps. 73 (2) UU No.7 Tahun 1989);
c. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri,
maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama
/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi
tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3)
UU No. 7 Tahun 1989).

3. Gugatan tersebut memuat :
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat;
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri
dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan
gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.
Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat
berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan
berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syariah.
(Ps. 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).
Proses Penyelesaian Perkara :
1. Penggugat mendaftarkan gugatan cerai gugat
ke pengadilan agama/mahkamah syariyah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan
agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus
datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada
kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi
(Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008);
c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban,
jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian)
Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi
(gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :
a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat
mengajukan banding melalui pengadilan agama
/mahkamah syariah tersebut;
b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding
melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut;
c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan
permohonan baru.
- Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera pengadilan agama/mahkamah syariah memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas